 |
| Muhaimin Iskandar |
ANDALASNOW.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar kembali melempar wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Hal itu disampaikannya lewat akun media sosial X (dulu Twitter), Kamis, 1 Januari 2026.
Menurut politikus yang akrab dipanggil Cak Imin ini sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sudah sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU.
"Alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral. Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu," tulis Cak Imin melalui akun @cakimiNOW.
Ditambahkannya, produk Pilkada langsung ternyata tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri.
"Bagaimana menurutmu sobat ?" tanya Cak Imin.
Langsung saja pertanyaan mantan pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 tersebut mendapat banyak jawaban dari para warganet.
Kebanyakan menolak ide yang dilontarkan Cak Imin. Salah satunya datang dari Kang Herry Z pemilik akun @herry_zudianto.
"Praktek2 spt itu bukan rakyat yg inisiatif. Praktek twb salah satunya disebabkan kegagalan kaderisasi partai. Pqrtai hanya spt taxi yg narik argo utk pilkada. Saya tetap menganggap sesuai roh otonomi daerah, pemilihan Walikota / Bupati terbaik tetap pemilihan langsung oleh rakyat. Kepala Daerah hrs dikenal dan mampu ber dialektika dgn rakyatnya. Pemilihan Gubernur saya setuju dipilih oleh DPRD Propinsi, krn Gubernur adalah kepanjangan tangan Pemerintah Pusat," tulis Kang Herry Z.
Ada juga yang menganggap ide mengembalikan Pilkada ke DPRD sebuah kekonyolan; "Sakit Kepala, tapi yang dipotong Lehernya".
Hal itu dilontarkan warganet pemilik akun @PolitisiTidurr.
"Mengembalikan Pilkada ke DPRD itu ibarat "Sakit Kepala, tapi yang dipotong Lehernya". Solusinya gak nyambung. Jadi, kalau alasannya "Pilkada Langsung banyak kecurangan", emangnya anggota DPRD dijamin malaikat semua yang gak doyan duit? Justru kalau lewat DPRD, DAULAT RAKYAT MATI TOTAL," tulisnya.***
Posting Komentar